Dana Asing Didorong Masuk sektor Riil

Bank Indonesia (BI) siap berdialog dengan Kementerian Keuangan membahas pengelolaan dana asing yang masuk (capital inflow) agar bisa didorong ke sektor riil (foreign direct investment/FDI).Saat ini regulator perbankan tersebut telah menyiapkan beberapa instrumen untuk mengalihkan dana asing agar bisa bertahan lama di Tanah Air.

”Kita baru akan membicarakan dengan menteri keuangan mulai dari konsepsi kebijakan hingga strategi pasarnya,terutama dalam menindaklanjuti pada level teknis,”ungkap Direktur Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo kepada SINDO di Jakarta, Senin (22/11/2010).

Pembicaraan itu direncanakan akan fokus dalam merespons pengelolaan stabilisasi pasar moneter dan keuangan. Selain itu, pembicaraan juga akan mengerucut ke instrumen sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat utang negara (SUN) yang saat ini juga diperdagangkan oleh kedua belah pihak dengan tenor yang sama.

Kendati demikian, Perry enggan menjelaskan opsi instrumen mana yang akan didahulukan dalam merespons banjir dana asing ke Tanah Air.Namun,BI akan mendorong bagaimana dana asing bisa masuk ke investasi jangka panjang.

”Tapi,diskusi ini tidak cukup satu kali. Nanti akan sering berkomunikasi antara BI dan menkeu,” tambahnya.

BI sudah menyiapkan instrumen untuk menahan agar dana asing tidak bisa sewaktu-waktu keluar dari pasar di Indonesia.Opsi yang masih dalam kajian bank sentral, kata Perry, antara lain kemungkinan wajib memegang (holding period) untuk SUN hingga stabilisasi surat utang.

Hingga saat ini asing pun sudah melakukan pengalihan investasi dari SBI bertenor pendek ke SUN, apalagi saat bank sentral mewajibkan holding period SBI satu bulan dan menonaktifkan SBI tiga bulan. Tercatat, sekitar 30% investasi asing sudah masuk ke SUN. ”Tapi, itu juga merupakan bagian yang perlu kita bicarakan dengan pemerintah,”ujarnya.

Sementara itu, ekonom BNI Ryan Kiryanto menegaskan,pemerintah harus mengantisipasi bila asing ingin masuk ke sektor riil.Hal yang perlu disiapkan adalah mempermudah perizinan usaha hingga membangun infrastruktur yang dibutuhkan terutama energi hingga transportasi. ”Ini memang tidak mudah. Tapi bila ingin ekonomi berkelanjutan, pemimpin harus mulai menyiapkan hal tersebut, apalagi dana asing akan terus masuk,”kata Ryan.

Pemerintah, lanjut Ryan, juga harus konsisten dengan Undang- Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak akan memajaki dana asing saat masuk ke sektor riil.

Sebaliknya, pajak dana asing hanya bisa dikenakan ke pasar modal (capital market) karena investor tersebut bisa sewaktu-waktu keluar. Untuk bisa menarik minat asing ke sektor riil,asing pun bisa dilibatkan dalam proyek-proyek besar seperti pembuatan jembatan, bandara, dan proyek infrastruktur lain yang memerlukan investasi besar dan tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh APBN.

”Justru pemerintah harus memberikan karpet merah bagi investor asing yang mau investasi ke sana,”ujarnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah akan mengupayakan agar capital inflow bisa masuk dan membiayai usaha-usaha produktif. Saat ini ekonomi Indonesia cukup positif sehingga pemerintah akan memanfaatkan momentum tersebut dalam mendorong sektor riil serta mengupayakan FDI.

”Pemerintah akan sangat welcome dengan adanya dana yang masuk. Kita meyakinkan dana itu bisa diarahkan ke bentuk produktif dan bisa membuat untuk mengembangkan infrastruktur,” kata Agus.

Cara yang akan dilakukan adalah mendorong perusahaan negara ataupun perusahaan swasta untuk go public (IPO) dan melakukan right issue.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, menindaklanjuti capital inflowyang parkir dalam short term capital, mix kebijakan antara BI dan pemerintah termasuk menkeu akan dilakukan. Salah satunya dengan kemungkinan menyiapkan obligasi infrastruktur.

“Intinya bagaimana caranya dana yang masuk ini kita arahkan jangan yang sifatnya short term, tapi sebagian paling tidak bisa diinvestasikan ke medium dan long term antara lain infrastruktur,” tambahnya.

Dia memastikan minat investor asing kepada berbagai investasi yang ada di Indonesia potensinya sangat besar, tergantung bagaimana mengarahkannya untuk masuk ke long term. Di sisi lain,untuk mengalihkan derasnya capital inflow, pemerintah mewacanakan obligasi infrastruktur akan diterbitkan dengan instrumen surat berharga syariah negara (SBSN).

“Saya kira itu termasuk agenda kita dalam prioritas penerbitan instrumen SBSN.Yang dimaksud dengan obligasi infrastruktur adalah seperti sukuk yang berbasis proyek,” kata Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta,Sabtu (20/11).

Dia mengatakan, instrumen sukuk berbasis proyek ini merupakan salah satu instrumen yang akan di salurkan modalnya ke sektor riil. Obligasi infrastruktur berbasis SBSN diharapkan dapat segera direalisasikan.

Bunga Kredit Investasi Turun

Bank Indonesia (BI) mencatat bunga kredit investasi perbankan nasional hingga minggu kedua November mengalami penurunan sampai 26 basis poin (bps).

Namun, akibat bunga kredit konsumsi yang naik hingga 24 bps,suku bunga dasar kredit (SBDK) mengalami kenaikan tipis. ”Kelompok Bank campuran paling banyak menurunkan bunga kredit investasinya,” ungkap Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Difi menjelaskan, bank campuran mulai menurunkan bunga kredit investasinya sebesar 16 bps dari 11,96% menjadi 11,8%, disusul bunga kredit bank asing yang turun 9 bps dari 9,65% menjadi 9,56%,bank swasta turun 2 bps dari 14,8% menjadi 14,78% dan bank BPD turun 1 bps dari 15,24% menjadi 15,23%. Sementara bank persero stagnan di level 13,66%. Di sisi lain, lanjut Difi, bunga kredit konsumsi terus meningkat.

Secara industri bunga kredit konsumsi naik 24 bps dari 15,46% menjadi 15,7%.Kenaikan bunga kredit konsumsi dikontribusikan dari bunga kredit bank asing dengan 218 bps dari 18,52% menjadi 20,7%,bank swasta naik 2 bps dari 14,99% menjadi 15,01%. Sementara lainnya stagnan yaitu bank persero (16,63%), BPD (15,45%) dan bank campuran (15,02%). Menurut Difi, selama pekan laporan, secara umum pergerakan suku bunga efektif kredit rupiah mengalami penurunan atau sama dengan pekan sebelumnya.

Adapun kelompok bank swasta dan bank asing menaikkan suku bunga kredit konsumsi efektif, sedangkan suku bunga kredit modal kerja efektif kelompok BPD naik 2 bps. Sementara itu, perkembangan suku bunga efektif kredit valas cenderung lebih stabil.Pergerakan yang cukup signifikan terjadi pada kelompok bank campuran, yakni menaikkan suku bunga kredit modal kerja efektif dan kredit investasi efektif masing-masing sebesar 73 bps dan 28 bps.

Dihubungi terpisah, pengamat perbankan Mirza Adityaswara menjelaskan, bunga kredit investasi perbankan mengalami penurunan disebabkan karena kompetisi. Sehingga otomatis perbankan harus efisiensi dalam pengelolaan biaya dana dan marjin bunga bersih untuk meningkatkan kreditnya.” Bunga kredit turun karena kompetisi, bukan karena disuruh turun oleh BI,”bebernya.

Sementara itu,Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligent (IEI) Sunarsip menambahkan jenis kredit investasi di perbankan merupakan kredit yang kurang diminati oleh debitor. Namun, perbankan juga harus menjaga penyaluran kredit terutama di tiga segmen kredit, yaitu kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). ”Untuk menggenjot kredit, maka kredit investasi juga harus digenjot. Salah satunya dengan menurunkan bunga kredit investasi,” papar Sunarsip.

Mengenai bunga kredit konsumsi yang mengalami kenaikan, kata dia, disebabkan permintaan kredit konsumsi cenderung lebih meningkat dibandingkan kredit jenis lainnya.Selain itu,kredit konsumsi cenderung tidak memiliki jaminan. Sehingga untuk mengurangi risiko yang ada, maka perbankan cenderung menambahkan biaya dana sekaligus bunga kredit untuk mengantisipasi risiko gagal bayar (default) atas kredit konsumsi yang disalurkannya.

”Sebenarnya kredit konsumsi juga bisa turun, tapi penurunannya tidak bisa secepat dibandingkan kredit investasi dan kredit modal kerjanya,” katanya.

Direktur Konsumer Bank Mega Daniel Budirahaju mengatakan, kredit konsumsi cenderung diminati debitor. Sehingga perseroan juga meningkatkan bunga kreditnya untuk menekan risiko yang ada. ”Tapi kami cenderung menurunkan bunga kredit konsumernya,” ujar Daniel.

Di awal tahun lalu, Bank Mega memiliki bunga kredit konsumsi di level 14%.Tapi di kuartal III/2010 ini,bunga kredit konsumsinya bisa ditekan di level 13%. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan biaya dana (cost of fund). Apalagi marjin bunga bersih (NIM) perseroan juga turun dari 5,3% menjadi 5,1%.

Orang Jakarta Beli 800 Mobil Per Hari

Orang Jakarta dan sekitarnya terbukti membeli 800 mobil per hari. Data tersebut berasal dari Polda Metro Jaya yang mencatat pergerakan dan perijinan mobil dan sepeda motor di wilayah ibukota.

Pertumbuhan pembelian otomotif tersebut disebabkan karena perekonomian Indonesia sedang membaik. Selain itu orang kaya baru (OKB) di Indonesia sudah mulai tumbuh. Alhasil, mereka membeli barang-barang konsumsi yang notabene sedang gencar ditawarkan oleh perbankan maupun industri perusahaan pembiayaan (multifinance).

Kinerja industri multifinance (perusahaan pembiayaan) dari tahun ke tahun makin cemerlang.Hal ini dipicu lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor setiap tahunnya. Bahkan, tahun depan aset perusahaan pembiayaan diprediksi bisa tembus Rp276 triliun.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwie Kurnia mengatakan, kinerja industri multifinance yang cukup baik tahun ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami perbaikan.

“Kondusifnya pertumbuhan ekonomi,memengaruhi penjualan industri automotif baik penjualan mobil maupun motor. Tentu hal ini berdampak baik bagi pertumbuhan industri multifinance,” kata Wiwie di Jakarta, Selasa (16/11/2010).

Menurut Wiwie,jika kondisi tahun ini bisa dipertahankan hingga tahun depan,maka APPI optimistis aset multifinance bisa tumbuh 20% menjadi Rp276 triliun. Ini dengan asumsi jika sampai akhir tahun aset industri perusahaan pembiayaan bisa mencapai Rp230 triliun. ”Sebenarnya target 20% merupakan target konservatif. Biasanya bisa 25–30%,”ungkap dia.

Hingga September, aset multifinance meningkat 26% (ytd) atau 30% (yoy) menjadi Rp220,57 triliun. Nilai tersebut sudah melampaui target yang sebenarnya akan dicapai hingga akhir tahun ini yaitu sebesar Rp200 triliun.Peningkatan aset tersebut disebabkan pembiayaan mobil dan motor dalam periode yang sama naik 25% (ytd) atau 27% (yoy) menjadi Rp177,7 triliun.

Wiwie menjelaskan,pembiayaan tersebut banyak dikontribusikan dari pembiayaan mobil dan sepeda motor.Peningkatan pembiayaan mobil hingga Oktober sebesar 60,4% (ytd) dari 389.689 unit menjadi 625.322 unit. Hingga akhir tahun ditargetkan bisa tercapai 700.000 unit.”Tahun depan bisa naik menjadi sekitar 800.000 unit,”tambahnya.

Uniknya, lanjut Wiwie, pasar Jakarta menyerap sekitar 50% dari total pembiayaan mobil tersebut. Porsi tersebut disebabkan daya beli masyarakat Ibu Kota meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

”Bahkan,dalam catatan Polda Metro Jaya ada sekitar 800 mobil baru per hari yang dicatatkan di sana.Ini berarti animo masyarakat dalam membeli mobil sangat besar.Tahun depan diprediksi ada 1.000 mobil baru per hari,”jelas dia.

Peningkatan signifikan juga disebabkan pembiayaan sepeda motor. Hingga akhir Oktober 2010, pembiayaan sepeda motor naik 30% (yoy) atau 13% (mom) menjadi 6.205.377 unit.

Target hingga akhir tahun mencapai 7 juta unit.Sekitar 25% dari penjualan sepeda motor tersebut terserap ke pasar Jakarta atau mencapai 1,75 juta unit. Di Polda Metro bisa tercatat sekitar 3.500–4.000 unit sepeda motor per hari.

”Tahun depan diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 8–8,4 juta unit sepeda motor atau tumbuh sekitar 20%,”jelasnya.

Peningkatan penjualan alat transportasi berupa sepeda motor dan mobil ini,kata Wiwie,dipengaruhi oleh kurang minatnya warga Ibu Kota terhadap alat transportasi umum,seperti naik kereta api,bus kota,atau Transjakarta.

Ekonom BNI Ryan Kiryanto menilai pasar automotif di Tanah Air masih menarik untuk dibiayai baik dari perbankan maupun multifinance. Hal itu seiring dengan permintaan barang yang diikuti oleh produksi barang yang seimbang.

”Justru kondisi tidak bagus bila produksi berlebih tapi permintaan berkurang. Meski harga diturunkan dan daya beli lemah maka industri tidak akan tumbuh,”kata Ryan.

Permintaan automotif khususnya mobil,lanjut Ryan,di tahun ini justru relatif lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Indikatornya adalah daya beli meningkat seiring dengan pertumbuhan makroekonomi. Masalah hanya muncul karena penyerapan kredit automotif banyak dilakukan di Ibu Kota.

”Itu problemnya, tapi ini jangan disalahkan industrinya, tapi infrastrukturnya.Jika industri tidak jalan, maka penyerapan tenaga kerja juga turun, ini yang menimbulkan gejolak sosial,”katanya.

Saran Ryan,industri pembiayaan automotif bisa mendiversifikasi lokasi dengan tidak hanya menyasar pasar Jawa, tapi bisa dialihkan ke luar Pulau Jawa.

”Jika hanya di Jawa, lama-lama kan jenuh. Orang akan frustrasi kalau habis beli mobil, terus macet,”pungkasnya.

Sistem Pembayaran ATM Disatukan 2011

Bank Indonesia (BI) akan menyatukan sistem pembayaran (national payment gateway/NPG) pada mesin ATM perbankan seluruh Indonesia. Rencana tersebut akan direalisasikan pada kuartal III/2011.

Dengan sistem interkoneksi pada seluruh mesin ATM tersebut, maka penyedia jasa ATM akan saling terkoneksi satu dengan yang lain. Hingga saat ini ada tiga jaringan nasional penyedia jasa ATM yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa),PT Rintis Sejahtera (Prima) dan PT Daya Network Lestari (ALTO).

”Dengan interkoneksi tersebut maka nasabah BCA bisa melakukan transaksi dengan Bank Mandiri, atau sebaliknya. Saat ini kan belum bisa,” ungkap Kepala Biro Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran BI Aribowo di Jakarta,Kamis (11/11/2010).

Dia mengatakan, sistem interkoneksi ini akan membuat sistem pembayaran perbankan nasional makin efektif dan efisien. Sehingga nasabah masing-masing bank tidak akan direpotkan dalam melakukan transaksi di masing-masing ATM. Nantinya,kata Aribowo, bank sentral juga akan menyatukan koneksi antara mesin ATM dan mesin electronic data capture (EDC) di masing-masing merchant.

”Tapi untuk masalah ini sedang kita bicarakan dengan asosiasi,”katanya.

Menurut dia, selain berbicara dengan perbankan dan perusahaan penyedia jasa ATM, BI juga menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia.

”Kami mengajak Telkom yang mengetahui tentang aspek teknologinya,” katanya.

Kendati demikian, regulator perbankan tersebut belum menentukan biaya interchange atas interkoneksi jaringan ATM tersebut. Namun, Aribowo meyakini biaya interchange perbankan semakin lama semakin menurun.

”Kami masih studi untuk tentukan biaya interkoneksinya. Tapi ini tugas asosiasi untuk menyepakati harga transaksi interchange tersebut,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pihak asosiasi akan menciptakan satu standar sistem pembayaran yang murah, efisien dan mudah diakses masyarakat.

Dengan standardisasi ini,maka nantinya cukup satu mesin ATM untuk transaksi dari berbagai bank. Nantinya satu mesin ATM ini, kata dia,bisa melakukan transaksi ke ATM lain atau bisa juga untuk transaksi kartu debit. Standardisasi ini tentu akan memudahkan perputaran atau perbelanjaan dari nasabah.

”Sehingga akan memperbaiki perdagangan maupun ekonomi Indonesia,”kata Budi.

Selain masalah penyatuan sistem pembayaran ATM,lanjut Budi, ASPI akan membuat standarisasi teknologi yang dapat menjangkau daerah terisolir.Asosiasi akan membuat 2 hingga 5 standarisasi teknologi per tahun.

”Sehingga (standar) itu bisa dipakai bank-bank peserta atau nonpeserta agar dapat menjadi arahan mereka dalam membangun sistem,”paparnya.

Budi menganggap bahwa standarisasi yang mendesak yang akan diatur adalah transaksi prabayar. Hingga saat ini ada dua bank besar yang memiliki transaksi prabayar relatif lebih besar dibandingkan bank lainnya.

”Itu perlu disamakan. Transaksi ATM juga belum semua tersambung,”ujarnya.

Untuk bisa melakukan hal tersebut, Budi menjelaskan, pihak asosiasi akan berdiskusi antarbank. Harapannya dengan duduk bersama sesama pemain bank maka akan dapat disepakati atas standarisasi penyatuan sistem pembayaran tersebut. Jika standar sama, maka makin banyak pemakai dan makin mudah bagi nasabah.

BI Dukung Virtual Holding Bank BUMN

Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal akan menyetujui rencana Kementerian BUMN untuk membentuk virtual holding bank BUMN dalam rangka memenuhi aturan (single presence policy/SPP).

Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Dyah NK Makhijani menegaskan, bank sentral akan mendukung apa yang diinginkan pemerintah (Kementerian BUMN) demi untuk kemajuan bank-bank BUMN.“Kalau kita baca dari koran rasanya inline dengan pemikiran BI. Mungkin tinggal diskusi saja antara BUMN dan BI,” kata Dyah di Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah menyatakan, bank sentral masih mempelajari konsep yang ditawarkan Kementerian BUMN. Selain itu, bank sentral juga siap diajak berdiskusi antara masing-masing bank BUMN maupun dari Kementerian BUMN. “Virtual holding itu solusi BUMN. Kita juga belum tahu teknisnya seperti apa dan kita siap diajak diskusi bersama,”kata Difi.

Bank sentral,kata dia,menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas bank plat merah tersebut.Namun,selama kebijakan tersebut tidak melenceng dari garis kebijakan BI (masih inline), hal tersebut tidak menjadi masalah antara keduanya.“Sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi antara BI dan BUMN tentang virtual holding,”ujarnya.

Direktur Utama PTBank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iqbal Latanro optimistis wacana virtual holding akan mendapatkan persetujuan dari BI.Usulan tersebut yang paling realistis untuk memenuhi ketentuan BI soal SPP.“Kalau lihat sinyalnya sih, saya kira BI akan setuju.Tetapi, ini kan masih wacana yang masih perlu didiskusikan,”katanya.

Menurut Iqbal, kepemilikan pemerintah di bank BUMN sebaiknya tetap seperti saat ini dan diperkuat dengan komite dari wakil bank-bank BUMN sehingga menjadi semacam virtual holding. Jika dilakukan merger, salah satu dampak yang muncul adalah pemutusan tenaga kerja.“Maka dengan komite itu tidak akan ada persaingan yang tidak sehat antara bank BUMN. Tetapi persaingan dalam bisnis tetap diperlukan,”katanya.

Iqbal mengatakan, virtual holding diharapkan dapat menciptakan efisiensi antarbank BUMN seperti dalam pengelolaan teknologi bersama, pemasaran yang saling menunjang, dan peningkatan pelatihan sumber daya manusia. “Virtual holding bisa meningkatkan efisiensi dengan memperkuat kelembagaan dengan aksi-aksi korporasi yang lebih jelas. Ini masih diskusi kita cari bentuk yang paling cocok,”ungkap dia.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Zulkifli Zaini menyambut baik kebijakan virtual holding. Opsi yang dikeluarkan sebelumnya baik merger ataupun pembentukan holding akan memerlukan waktu yang lama dan banyak efek negatifnya.“Virtual holding itu tidak menggabung bank, tapi hanya dikoordinir oleh Menteri BUMN dalam sebuah komite yang diisi oleh masing-masing komisaris bank.Itu sebetulnya yang mungkin agak dekat,”kata Zulkifli.

Dari pengalaman bank sentral India, kata Zulkifli, perbankan pemerintah tidak dimerger.Masalahnya, merger ini akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai stabilisasi.

Sebelumnya Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Perbankan Parikesit Suprapto mengatakan, virtual holdingyang dibentuk nanti bakal memiliki fungsi sebagai perusahaan induk. Akan tetapi,virtual holding yang dimaksud tidak akan memegang saham empat bank BUMN yang dibawahinya. “Kami telah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pembentukan virtual holding sangat dimungkinkan. Pada dasarnya,pembentukan holding adalah untuk mempermudah koordinasi di antara bank-bank BUMN,”ujar Parikesit.

http://economy.okezone.com/read/2010/11/03/320/389202/bi-dukung-virtual-holding-bank-bumn

Kredit Perbankan Tumbuh 21,09%

Bank Indonesia (BI) mencatat total penyaluran kredit perbankan hingga Oktober telah mencapai Rp1.659,47 triliun.Angka tersebut naik 21,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan, kenaikan kredit tersebut ditopang meningkatnya jumlah penyaluran kredit perbankan dalam sepekan (25-29 Oktober 2010) sebesar Rp12,05 triliun. ”Kredit tersebut lebih tinggi dari rata-rata per pekan sebesar Rp7 triliun sehingga pertumbuhan kredit secara year to date menjadi 16,03% dan year on year (yoy) sebesar 21,09% menjadi Rp1.659,47 triliun,” ujar Difi di Jakarta, Rabu (3/11/2010).

Menurut Difi, kenaikan kredit selama sepekan laporan sebagian besar dibiayai dari dana pihak ketiga (DPK) yang bertambah sebesar Rp10,26 triliun dalam seminggu menjadi Rp2.149,74 triliun. Secara year to date DPK pun naik 9,10% menjadi Rp179,3 triliun atau 17,06% (yoy) menjadi Rp313,25 triliun. Perkembangan kredit, lanjut dia, seperti tren pada tahun-tahun sebelumnya,menjelang akhir tahun intermediasi perbankan semakin membaik.Kredit dalam bentuk rupiah naik sebesar Rp8,18 triliun, sedangkan kredit valas naik Rp3,87 triliun.

Dengan demikian, selama 2010 kredit tercatat naik Rp229,27 triliun dan secara year on yearnaik Rp298,12 triliun. ”Kenaikan kredit rupiah dalam sepekan terakhir terjadi pada semua kelompok bank, dan tertinggi pada kelompok bank swasta dan persero masing-masing naik Rp2,88 triliun dan Rp2,46 triliun,”katanya. Sementara untuk kredit valas, kata Difi, hanya kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tidak mengalami peningkatan.

Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok bank persero dan swasta masing-masing Rp1,58 triliun dan Rp1,32 triliun. Mengenai suku bunga,Difi menuturkan, berdasarkan laporan perbankan selama sepekan, mereka cenderung tidak banyak mengubah kebijakan suku bunganya, baik rupiah maupun valas. Spread suku bunga rupiah hanya mengecil dari 1 bps dari 5,69% menjadi 5,68%.Hal itu karena peningkatan tipis rata-rata suku bunga deposito satu bulan dalam rupiah.

”Sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) industri perbankan tidak berubah, ”ungkapnya.

Menurut dia, hanya kelompok bank campuran dan bank asing yang masing-masing menurunkan SBDK rupiah sebesar 1 bps.Namun, penurunan yang sangat tipis tersebut tidak berdampak pada SBDK rupiah industri perbankan yang stabil pada angka 12,19%.

Sementara itu, kenaikan tipis rata-rata suku bunga deposito rupiah satu bulan disebabkan kenaikan suku bunga pada kelompok BPD sebesar 6 bps. Namun, kenaikan tersebut diimbangi dengan penurunan rata-rata suku bunga deposito satu bulan pada kelompok bank asing dan campuran yang masing-masing turun 6 bps. Pada instrumen valas, baik SBDK maupun rata-rata suku bunga deposito satu bulan, cenderung tidak berubah. Hanya kelompok campuran yang menurunkan SBDK-nya 1 bps.

Berdasarkan jenis penggunaan, suku bunga efektif rupiah untuk kredit konsumsi (KK) lebih tinggi dari kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) pada empat kelompok bank (persero, swasta, bank asing, dan campuran), tertinggi pada bank asing sebesar 20,80%.

Secara terpisah, ekonom Standard Chartered Bank Eric Sugandhi pesimistis pertumbuhan kredit tahun ini bisa menembus level 22- 24%. Pertumbuhan kredit secara year to datebaru mencapai 16,03%.

”Secara year on year memang tinggi, tapi saya pesimistis bisa menembus 22-24% hingga akhir tahun,” kata Eric.

Menurut dia, pertumbuhan penyaluran kredit ideal hingga akhir tahun secara moderat bisa tumbuh sekitar 20-22%.Target rencana bisnis bank (RBB) sebesar 22-24% bisa dicapai jika perbankan bisa meningkatkan kredit sebesar 8% hanya dalam waktu dua bulan.

BI Terus Tekan Bunga Kredit

Bank Indonesia (BI) mengaku akan terus mendorong perbankan untuk menurunkan bunga kreditnya.Salah satunya dengan menerapkan kebijakan prime lending rate(suku bunga dasar kredit/SBDK) dalam waktu dekat.

“Kebijakan ini untuk transparansi sehingga perbankan bisa bersaing dalam menawarkan bunga kreditnya,” ungkap Gubernur BI Darmin Nasution selepas acara Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pemimpin Bank Indonesia Bandung di Kantor Bank Indonesia Bandung, (27/10/2010).

Darmin meminta perbankan untuk tidak memandang kebijakan prime lending rate tersebut sebagai hal yang menakutkan sebab perbankan di luar negeri juga telah melakukan hal tersebut. Menurut Darmin, kebijakan yang akan memaparkan suku bunga di luar premi risiko ini akan membantu bank sentral dalam mengumpulkan informasi tentang suku bunga kredit di tiap-tiap bank.Jika sudah dikumpulkan,setiap perbankan harus memberitahukan SBDK ke bank sentral.

Nanti bank sentral akan mengecek kebenaran informasi bunga yang ditawarkannya melalui website hingga papan pengumuman di setiap bank.

“Nanti BI akan mengkroscek ke tiap bank apakah sudah memberikan informasi transparansi bunga kreditnya dan nasabah akan tahu. Jika bunganya tinggi,siap-siap saja ditinggalkan nasabah,”katanya.

Kebijakan SBDK ini, lanjut Darmin, dikhususkan bagi nasabah utama (prime) masing-masing bank tersebut.Terutama bagi nasabah yang telah dikenal bank dan memiliki risiko nol. Jika nasabah belum dikenali, struktur premi risikonya akan ditambahkan ke dalam biaya dana (cost of fund) dan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing nasabah tersebut.

“Dengan demikian, bunga kredit diharapkan bisa turun perlahanlahan,” katanya.

Direktur Pengaturan dan Penelitian Perbankan BI Wimboh Santoso menambahkan, kebijakan ini akan dikeluarkan bank sentral secepatnya. Hingga saat ini regulator perbankan tersebut masih melakukan simulasi dan tes ke masing-masing bank hingga siap dilaksanakan. Dengan kebijakan ini pula,kata dia, nasabah akan mengerti setiap bunga yang akan dikenakan ke masing-masing nasabah serta bisa mengetahui bank mana saja yang memberikan bunga kredit lebih rendah. Hal itu disebabkan struktur bunga seperti margin bunga, biaya overhead,dan biaya dana bisa diketahui nasabah.

“Sehingga ini akan mendorong bank berkompetisi dengan fair, baik bank sendiri maupun nasabah,”kata Wimboh.

Wimboh menambahkan, kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) setelah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan asosiasi perbankan seperti Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas).

“Setidaknya PBI prime lending rate ini akan dikeluarkan tidak sampai tahun depan,”katanya.



Dihubungi terpisah, pengamat perbankan Aviliani menilai, kebijakan prime lending rate ini tidak akan efektif dalam menekan bunga kredit perbankan sebab premi risiko nasabah tidak bisa dipaksakan untuk diturunkan.

“Dengan persaingan bank, bunga kredit akan turun sendiri.Tidak perlu memaksakan orang untuk menurunkan premi risikonya,”kata Aviliani.

Kecuali, tambah dia, kalau pemerintah bisa membantu menurunkan profil risiko dari masingmasing nasabah misalkan pemerintah menginformasikan risiko sektor garmen, tekstil, infrastruktur, dan sebagainya.

“Masalahnya, informasi premi risiko ini belum ada jadi bank akan berbeda mengukur risikonya,”katanya.

Direktur Utama Bank Kesawan Gatot Siswoyo mengaku,kebijakan BI ini secara tidak langsung bisa mendorong perbankan untuk meningkatkan efisiennya sehingga bisa memberikan bunga kredit yang kompetitif.

Namun, pengumuman tingkat bunga tersebut sebaiknya dikelompokkan sesuai masing-masing kelas bank. “Karena untuk bank kelas kecil menengah sulit untuk mendapatkan dana murah,pasti biaya dananya cenderung lebih mahal,”kata Gatot.

Gatot mengkhawatirkan pengumuman suku bunga kredit ini akan membuat bank kecil kalah bersaing.Hal ini karena bank kecil lebih sulit mengakses dana murah dibandingkan bank menengah dan bank besar. (didik purwanto)

BI Disarankan Pajaki Dana Asing

Bank Indonesia (BI) disarankan mengenakan pajak untuk dana asing jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat keluar.Ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ekonom Tony Prasetiantono mengatakan, kebijakan ini bisa mencegah pembalikan tiba-tiba (sudden reversal) arus masuk modal asing (capital inflow) yang begitu deras belakangan ini. Beberapa negara sudah menerapkannya, antara lain Thailand dan Brasil, yang menaikkan pajak untuk modal asing di sekuritas menjadi empat persen.

“Saya pikir, sudah saatnya (pajak untuk dana asing) itu dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/10/2010).

Tony menuturkan, capital inflow terus membanjiri emerging market, termasuk Indonesia. Perang mata uang antara Amerika Serikat dan China semakin membuat investor global mencari tempat investasi yang menguntungkan, salah satunya Indonesia.

Derasnya capital inflow, lanjut Tony,memang menguntungkan karena menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan tempat menarik untuk berinvestasi. Di sisi lain, capital inflowyang hanya bertahan dalam jangka pendek akan mengganggu kestabilan nilai tukar.Terutama saat ada sentimen negatif dari regional maupun global. Karena itu, dengan dikenakan pajak, dana asing yang masuk akan bertahan lama.

“Bank sentral juga perlu membatasi pembelian SBI (Sertifikat Bank Indonesia) oleh asing, terutama yang jangka pendek,” ucapnya.

Dia menambahkan, bank sentral juga perlu memberikan balas jasa kepada investor, terutama bagi mereka masuk ke instrumen surat berharga jangka panjang.Misalnya, dengan memberi insentif.

Pengamat pasar modal Mirza Adityaswara mengatakan, capital inflow memang seharusnya diberi pajak.Namun, pajak itu tidak berlaku bagi investor yang sudah menempatkan dananya di Indonesia. “Pajak harus hanya berlaku bagi dana baru,”tegasnya.

Menurut dia, pengenaan pajak pada investor lama akan menimbulkan kepanikan sehingga mereka akan langsung ke luar dari Indonesia. Dampaknya, kestabilan nilai tukar akan terganggu. Di sisi lain, kata Mirza, jika capital inflow dibiarkan mengalir maka rupiah akan terus menguat dan membuat nilai impor membengkak, sedangkan ekspor terhambat.

Mirza menuturkan, untuk menstabilkan nilai tukar, perlu ongkos moneter yang besar. Dari data prediksi IFR Markets menunjukkan, total intervensi enam bank sentral di Asia (Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Taiwan) dalam menjaga kestabilan nilai tukarnya mencapai USD23,2 miliar.

Nilai tersebut hanya untuk periode 27 September–5 Oktober 2010. Sejauh ini BI masih bungkam terkait biaya operasi moneternya untuk menjaga agar laju rupiah tidak terlalu kencang.Bank sentral menilai, capital inflow saat ini masih dalam batas wajar. Namun, bank sentral terus berupaya mengalihkan dana asing yang masuk ke instrumen jangka menengah.

Direktur Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatur derasnya capital inflow.Antara lain melakukan pengetatan kontrol likuiditas dan mengaturnya untuk mengurangi gejolak inflow seperti kebijakan memegang SBI selama satu bulan (one month holding period) yang diterapkan saat ini.

Kemudian,menggunakan kebijakan capital control dalam mengatur inflow dan mengurangi tekanan transaksi mata uang valas di bank. Atau, mengenakan pajak kepada capital inflow seperti yang dilakukan Brasil dan Thailand.

Gubernur BI Darmin Nasution juga pernah mewacanakan pengenaan pajak terhadap dana asing seperti yang dilakukan oleh Brasil danThailand.Namun,bank sentral tidak bisa melihat kapan capital outflowterjadi. Sebelumnya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyarankan BI untuk tidak mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak terhadap aliran modal asing. IMF lebih mengarahkan BI untuk menyerap capital inflow melalui instrumen moneter jangka menengah dan jangka panjang.

“Penerapan pajak pada capital inflow bagi beberapa negara memang bagus tetapi untuk saat ini lebih baik jika menempatkan (capital inflow) kepada instrumen menengah dan panjang,” kata Direktur IMF untuk Departemen Asia dan Pasifik Anoop Singh di Jakarta baru-baru ini.

http://economy.okezone.com/read/2010/10/25/20/385926/bi-disarankan-pajaki-dana-asing

Pertumbuhan Kredit Terlalu Cepat

Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan nasional sampai September 2010 sebesar 21,5 persen dinilai terlalu cepat. Hal itu akan membuat laju inflasi meningkat.

”Sebenarnya perbankan tidak menjadi masalah dalam meningkatkan penyaluran kredit. Cuma kecepatan naiknya terlalu cepat,” ungkap Ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri di Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Chatib mengatakan, untuk mengimbangi laju inflasi yang sudah meningkat hingga enam persen dan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun sebesar enam persen, pertumbuhan kredit perbankan nasional seharusnya hanya sekira 17-18 persen hingga akhir tahun ini. ”Jadi pertumbuhan kredit 21,5 persen melebih kapasitas. Padahal target inflasi hanya 5,8 persen,” tambahnya.

Apalagi, lanjut dia, pertumbuhan kredit tersebut lebih ditopang dari kredit konsumsi. ”Betul memang kredit konsumsinya terlalu tinggi. Saya tidak khawatir NPL-nya, tapi kenaikan kreditnya terlalu tinggi,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto tidak sepakat dengan pendapat Chatib Basri sebab pertumbuhan kredit dimulai dengan angka yang rendah yaitu di level 10,9 persen pada 2009. Sedangkan hingga akhir September sudah naik mencapai 21,5 persen.

”Kalau dibandingkan dengan 2009 dengan akhir September memang tinggi karena dimulai dari angka yang rendah di 10,9 persen,” ungkap Ryan.

Menurut Ryan, jika melihat pertumbuhan kredit rata-rata di era Orde Baru sekira 20-25persen per tahun sehingga pertumbuhan kredit 21,5 persen, masih merupakan level netral (moderat). Perbankan masih bisa meningkatkan ekspansi kreditnya hingga akhir tahun.

Apalagi sesuai rencana bisnis bank (RBB) bank di tahun ini kredit dinaikkan 22-24 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil operasi pasar terbuka (OPT), Bank Indonesia (BI) mencatat sampai pekan pertama Oktober 2010 total kucuran kredit perbankan mencapai Rp1.641,31 triliun. Jumlah ini naik Rp950 miliar dalam jangka waktu sepekan.

Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan, kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan kredit rupiah Rp1,41 triliun, sedangkan kredit valas turun Rp640 miliar.

Dengan demikian, selama 2010 jumlah kredit naik Rp211,11 triliun atau tumbuh 14,76 persen, dan secara tahunan (yoy), kredit naik Rp291,03 triliun atau tumbuh 21,55 persen. Dilihat secara per segmen, dibanding periode sama tahun lalu, kredit rupiah tercatat naik 21,26 persen, sedangkan kredit valas tumbuh lebih tinggi 23,40 persen.

”Pangsa kredit rupiah sangat dominan yakni mencapai 86,03 persen dari total kredit, sedangkan kredit valas hanya 13,97 persen,” katanya.

Selain itu, kredit rupiah juga naik pada tiga kelompok bank (bank persero, bank asing, dan BPD), kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok BPD senilai Rp890 miliar. Sedangkan kelompok bank campuran dan swasta mengalami penurunan masing-masing Rp120 miliar dan Rp100 miliar.

Bunga Naik Lagi
Dalam laporan tersebut, BI juga mencatat terjadi kenaikan suku bunga dasar kredit (SBDK) rupiah sebesar lima bps dan suku bunga deposito rupiah satu bulan menunjukkan penurunan rata-rata sebesar satu bps.

”SBDK rupiah perbankan naik lima bps karena dua kelompok bank menaikkan suku bunganya yakni BPD 11 bps dan bank campuran enam bps. Sedangkan suku bunga tiga kelompok bank yang lain persero, swasta, dan kantor cabang bank asing (KCBA) tidak mengalami perubahan,” ujar Difi.

Sementara turunnya rata-rata suku bunga deposito rupiah satu bulan perbankan sebesar satu bps disebabkan suku bunga tiga kelompok bank yakni BPD, KCBA, dan campuran yang meningkat. Di mana tertinggi pada kelompok bank campuran sebesar delapan bps. (didik purwanto)

http://economy.okezone.com/read/2010/10/20/320/384289/pertumbuhan-kredit-terlalu-cepat

Penguatan Rupiah Mengkhawatirkan

Penguatan rupiah khususnya terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai sudah mengkhawatirkan.Jika tidak dibatasi,ini bisa berdampak ke penyusutan surplus neraca perdagangan.

“Seharusnya Bank Indonesia (BI) tidak membiarkan rupiah terlalu menguat,” ungkap Ekonom Tony Prasetyantono di Jakarta, Senin (11/10/2010).

Berdasarkan kurs tengah BI, dalam sepakan lalu rupiah bergerak di kisaran Rp8.922 per dolar AS, meski sempat melemah ke Rp8.947 per dolar AS pada Selasa (5/10/2010).

Penguatan rupiah tidak lepas dari masuknya dana asing (capital inflow) sebesar Rp115 triliun sejak awal tahun hingga September. Menurut Tony, seharusnya BI punya target,sampai kapan rupiah boleh menguat. Misalnya, di level Rp9.000 per dolar AS.

"Lebih dari itu, maka bank sentral akan mengintervensi dengan membeli dolar AS,”ujarnya.

Tony khawatir,jika rupiah terus menguat dan dibiarkan, surplus neraca perdagangan akan tergerus. Dia merujuk data perdagangan Juli yang mengalami defisit USD128,7 juta karena nilai impor yang lebih besar.Lebih jauh, Tony menilai penguatan rupiah adalah anomali di tengah pelemahan mata uang sejumlah negara.

“Rupiah menguat itu aneh karena negara lain sedang melemahkan kursnya agar ekspor naik dan impor turun," tuturnya.

Pengamat pasar uang Mirza Adityaswara juga mengkhawatirkan derasnya capital inflow yang telah mengangkat nilai tukar rupiah.“ Ini memang masalah,karena hot moneyini tidak bisa dimanfaatkan ke sektor riil,”katanya.

Derasnya dana asing yang masuk, lanjut Mirza, membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun ini (year to date) menguat 5,6 persen.Padahal,mata uang Korea hanya naik 1,95 persen, Brasil 2,33 persen, India 3,52 persen dan China 2,08 persen.

“Jika Rupiah terlalu menguat, ekspor manufaktur menjadi tidak kompetitif,”ujarnya.

Berdasarkan catatan BI,hingga akhir September 2010, dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mencapai 25 persen atau Rp64 triliun. Sementara porsi asing di Surat Utang Negara (SUN) mencapai 30 persen atau Rp182 triliun.

Gubernur BI Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, penguatan rupiah belum mengkhawatirkan. Kondisi tersebut sudah diantisipasi dengan menjaga volatilitasnya agar tidak terlalu besar.

“Penguatan sebesar 5,6 persen secara year to date menandakan rupiah tidak terapresiasi terlalu tinggi atau terlalu rendah,namun di tengah-tengah,”bebernya.

Di Washington, sejumlah negara, di antaranya China dan Jepang tengah berupaya membatasi penguatan nilai tukar mata uangnya, khususnya terhadap dolar AS. Isu ini bahkan dibawa dalam pertemuan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) di Washington.Namun, dalam pertemuan akhir pekan lalu, para pejabat tinggi lembaga keuangan dunia gagal mencapai konsensus mengenai langkah-langkah untuk mencegah terjadinya perang mata uang.

Dalam pertemuan itu disebutkan, IMF harus melanjutkan studi untuk mengatasi gesekan antara ekonomi utama termasuk China dan AS. Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn menyatakan, tidak adanya sebuah pernyataan yang kuat dalam pengambilan keputusan pekan lalu disebabkan adanya satu kendala, yakni ketidaksepakatan para anggota. Di lain pihak, Gubernur Bank Sentral China Zhou Xiaochuan menolak tuntutan percepatan revaluasi yuan.

Dia menyatakan, reformasi yuan akan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan data IMF yang dirilis baru-baru ini, Pemerintah China disebutkan memiliki cadangan devisa senilai USD2,47 triliun, terbesar di dunia.

http://economy.okezone.com/read/2010/10/11/20/381079/penguatan-rupiah-mengkhawatirkan

SMI dan Hati Nurani

Santer terdengar bahwa Sri Mulyani Indrawati (SMI) mendapat dukungan besar dari akar bawah (grass root) untuk menjadi calon presiden Indonesia periode 2014-2019. Mantan Menteri Keuangan era SBY ini bakal menandingi capres yang sudah mulai digembar-gemborkan seperti dari keluarga SBY (Bu Ani Yudhoyono dan anaknya) serta calon lainnya.

Ah, bagiku hal itu bukan menjadi prioritas di tengah carut marut masalah bangsa selama ini. meski terlihat adem ayem, tapi masalah yang tidak tampak semakin besar. Aku belum tahu pasti kabar di belakang kasus Bank Century yang mengkambinghitamkan SMI serta Wakil Presiden RI saat ini, Boediono.

Tapi aku tertarik mencermati pernyataan SMI di sebuah media yang mengungkapkan:

"Selama saya tak mengkhianati kebenaran, selama saya tak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang."

Hmmm..pernyataan yang jarang terdengar dari anak bangsa demi menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. Maklum saja, Indonesia yang kelihatannya makmur ternyata banyak utang, konflik agama, ketidakberesan birokrasi, mafia pajak dan kabar tidak sedap lainnya.

Memang untuk bisa mengatasi masalah tersebut diperlukan pemimpin yang tegas. Namun apakah SMI pantas untuk memimpin negeri ini? apalagi di tengah kelicikan pemimpin sebelumnya dan mafia-mafia pemimpin di negeri ini?

Kalau gw sih, kasihan saja bila SMI bakal dikacangin lagi oleh pesaingnya. Notabene, SMI juga tidak memiliki kendaraan partai politik. Sehingga, untuk maju secara independen pun agak susah.

Kendati demikian, berbekal hati nurani dan harga diri yang bagus, gw berharap SMI bisa memperbaiki nasib bangsa ini yang sebetulnya "sakit".

Nilai Tukar Rupiah Bisa Tembus Rp8.800

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus menguat ke level Rp8.800 per dolar AS.Arus dana asing (capital inflow) yang terus masuk ke Indonesia jadi pemicunya.

“Meski sepekan lalu tertekan, rupiah diperkirakan akan tetap menguat hingga akhir tahun,” ungkap ekonom Standard Chartered Bank Eric Sugandhi kepada SINDO di Jakarta, Senin (20/9/2010).

Dia memprediksi, rupiah akan bergerak di level Rp8.800 per dolar AS hingga akhir tahun.

Jika dilihat dari fundamental, rupiah justru lebih bisa menguat di kisaran Rp8.700 - 8.800 per dolar AS hingga akhir tahun.

Selain ditopang oleh capital inflow, lanjut dia, penguatan tersebut juga karena pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain sehingga akan menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).Prediksi Indonesia yang akan masuk sebagai Investment Grade juga akan memicu beragam investasi masuk ke Indonesia.

“Termasuk pengelolaan utang Indonesia yang cukup prudent,”tambahnya.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) akhir pekan lalu,rupiah ditutup melemah 5 poin (0,05%) dari Rp8.980 menjadi Rp8.985 per dolar AS. Padahal rupiah sempat berada di posisi terkuatnya di level Rp8.954 per dolar AS pada 14 September 2010.Kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan penutupan pada 8 September lalu di level Rp9.016 per dolar AS.

Secara terpisah,pengamat ekonomi Farial Anwar mengatakan, penguatan rupiah masih akan terjadi terutama akibat inflow yang masih besar.Apalagi bunga di Amerika Serikat sudah kecil sehingga banyak investor yang masuk ke Asia karena imbal hasil (yield) masih tinggi.

“Kondisi pasar sekarang sudah ada aktivitas, tapi belum seramai sebelum libur Lebaran karena masih ada perusahaan yang masih libur. Untungnya masih ada inflow,” katanya.

Kendati demikian, investor saat ini lebih didominasi dan disebabkan oleh spekulan yang bermain di pasar modal.Saat ada sentimen negatif sedikit, pasar akan langsung jatuh. Menurut Farial, kondisi pasar saat ini sudah bubble karena investor senang goreng menggoreng. Hal itu lebih karena yield Indonesia masih lebih menarik dibandingkan pasar regional dan global.

“Bagaimana tidak, yield SBI 6,5% dan SUN 11%, itu lebih menggiurkan bagi ritel. Makanya menyerbu Indonesia dan juga berdampak ke penguatan rupiah,”tambahnya.

Farial mengatakan, rupiah tidak terus-terusan menguat. Prediksinya, rupiah akan bergerak di level Rp8.950-8.970 tahun ini dan hanya akan bergerak di level sekitar itu.

“Rupiah tidak akan turun lagi dari itu. Itu level terkuat karena BI akan melakukan intervensi,” tambahnya.

Ekspansi Kredit Bisa Terhambat

Upaya perbankan menggenjot kredit terganjal oleh peraturan baru Bank Indonesia (BI) mengenai giro wajib minimum (GWM) dan rasio penyaluran kredit terhadap dana simpanan (loan to deposit ratio/LDR).

Berdasarkan peraturan baru tersebut, GWM perbankan naik dari 5% menjadi 8% terhadap dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah.Sedangkan LDR dipatok 78–100%. Peraturan GWM baru ini berlaku mulai 1 November sedangkan ketentuan LDR efektif per 1 Maret 2011.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengkritisi peraturan tersebut.Dia menyebut, kebijakan BI cenderung impulsif dan terlalu mengirimkan sinyal campuran (mixed signal) ke pasar.

“Mengaitkan LDR dengan GWM itu salah.Satunya ngegas, satunya ngerem. Di satu sisi ingin menggenjot kredit, tapi di sisi lain GWM dinaikkan,” ujarnya kepada harian Seputar Indonesia (SINDO) Senin (6/9/2010).

Dia melanjutkan, akibat kebijakan yang bertentangan tersebut, perbankan tertekan.Padahal, pertumbuhan kredit secara nasional hingga Agustus 2010 sudah mencapai 20,3% (year on year/yoy),sesuai target awal BI.Pertumbuhan kredit ini juga sudah sesuai dengan kemampuan perbankan dan daya serap sektor riil. Dampak lebih jauh,rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) bisa meningkat tahun depan.

Sigit menilai, untuk merangsang pertumbuhan kredit,BI tidak perlu ruwet dengan menerapkan kebijakan LDR berbasis GWM.Cukup dengan mematok pertumbuhan kredit setiap bank sesuai dengan target.Jika memakai ukuran LDR berbasis GWM, dikhawatirkan ada bank-bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan sehingga penyaluran kreditnya terkesan dipaksakan.

”Kredit tumbuh tapi bahaya,” tegasnya.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Arwin Rasyid juga menyatakan keberatan atas kebijakan baru BI.Sebab, naiknya GWM akan berdampak ke biaya dana (cost of fund) perbankan.

”Dampaknya belum kita hitung,tapi yang jelas GWM naik berarti biaya juga naik dan mengurangi ekspansi kredit,”ujarnya.

Dia mengalkulasi,berdasarkan DPK semester I/2010 yang mencapai Rp104 triliun, maka perseroan harus menyetor GWM primer lagi sebesar Rp3,12 triliun ke BI,sehingga totalnya menjadi Rp8,32 triliun.

Kendati biaya bunga naik, lanjut Arwin,hal tersebut belum akan berdampak ke bunga kredit. Bahkan, dari segi LDR perseroan juga diperkirakan masih aman, yaitu di kisaran 85%.

Pendapat senada dilontarkan, Wakil Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja, yang menilai kenaikan GWM berpotensi untuk menaikkan biaya-biaya (costs).

“Misalnya biaya dana dan biaya overhead untuk kompensasi kenaikan GWM tersebut,”ucapnya.

Menurut Jahja,pasar membaca kebijakan BI tersebut sebagai pengetatan likuiditas untuk memerangi ekspansi kredit perbankan yang LDR-nya sudah tinggi.Kebijakan ini juga dinilai bertujuan mendorong kredit pada 2011 oleh bank-bank yang LDR-nya tidak sesuai dengan ketentuan kisaran 78- 100%.Namun, kebijakan yang sejatinya untuk mendorong perbankan agar lebih ekspansif tersebut baru bisa berjalan efektif jika diiringi oleh ekspektasi inflasi yang sesuai.

“Asumsinya, inflasi pada awal tahun depan harus dapat dikendalikan dengan baik,”ujarnya.

Saat ini LDR BCA sudah naik menjadi 51,4% dari sebelumnya 48,6%.Namun angka tersebut masih jauh dari ketentuan baru BI mengenai LDR yang berlaku mulai Maret tahun depan.

”Kami mengaku kesulitan jika harus memenuhi rasio yang diinginkan BI.Pasalnya, kredit juga tidak bisa dipaksakan dan harus disalurkan secara hatihati,” kata Direktur Utama BCA DE Setijoso.

Sementara itu,Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Evi Firmansyah berpendapat, peningkatan GWM dapat mendorong naik bunga kredit.

“BI menjalankan strategi yang seolah-olah cukup cerdik untuk mengantisipasi inflasi dengan mempertahankan tingkat suku bunga acuan (BI Rate).Namun, di sisi lain menaikkan cost of fundperbankan nasional,”katanya.

Menurut Evi, dampak dari kenaikan GWM baru akan dirasakan secara efektif oleh perbankan pada 2011. Sebab, pada Desember 2010, seperti tren yang selalu berulang pada akhir tahun,volume bisnis umumnya selalu mengendur.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara setuju dengan langkah yang dilakukan BI, yaitu mempertahankan BI Rate dan meningkatkan GWM primer.BI sudah melihat perlunya dilakukan pengetatan moneter ketika inflasi dan impor mencapai sudah begitu tinggi.

“BI melakukannya (menahan inflasi) bukan secara langsung menaikkan suku bunga namun dengan menaikkan GWM,”tuturnya.

Kendati demikian, sambung Mirza,kebijakan itu juga memiliki dampak negatif yaitu perbankan akan meningkatkan biaya dana yang otomatis mendongkrak suku bunga kredit.

”Dampak kenaikan GWM adalah bunga yang juga akan naik,”tandasnya.

BI Diminta Publikasikan Hasil Riset Redenominasi

Wacana penyederhanaan nominal (redenominasi) rupiah dinilai sebagai upaya Bank Indonesia (BI) mengalihkan isu pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, BI mesti memaparkan hasil penelitian tentang redenominasi tersebut kepada DPR.

“BI jangan seperti partai politik atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melempar wacana tanpa memberi tahu pemerintah dan DPR terlebih dulu. Itu terlalu berbahaya,” kata dia kepada harian Seputar Indonesia di Jakarta, Senin (16/8/2010).

Dia menilai langkah BI tersebut sebagai upaya mengalihkan isu pembentukan OJK yang tengah digodok DPR.Dia menyarankan,BI menyerahkan hasil penelitiannya tersebut kepada lembaga riset eksternal atau perguruan tinggi, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah.“ Bukan seperti sekarang.BI melempar wacana, tapi DPR sama sekali belum mengetahui bentuknya seperti apa,”ungkapnya.

Ekonom Yanuar Rizky berpendapat, wacana BI tersebut bermuatan politis jika tidak segera menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan selama lima tahun tersebut. “Itu bisa saja, bahkan bisa mengalihkan kasus Bakrie dan kasus yang selama ini ditinggalkan pemerintah,”kata dia.

Dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil alih permasalahan ini dan menjelaskannya kepada masyarakat. Untuk menghindari kepanikan, Presiden harus mengambil positioning dan harus menjelaskan masalah dan manfaatnya seperti apa.

"Jangan dibiarkan BI berjuang sendiri,”kata Yanuar.

Menurut Yanuar, kebijakan redenominasi ini penting dilakukan karena kondisi mata uang rupiah sudah menguat tertinggi selama setahun terakhir.Dampaknya, penguatan tertinggi tersebut juga menyebabkan fluktuasi tinggi, sekaligus menjadi bahan spekulasi investor.

Jika sudah menjadi bahan spekulasi, lanjut Yanuar,biaya operasi moneter yang akan dikeluarkan BI relatif lebih besar. Bagaimanapun biaya ongkos cetak uang ini masuk ke Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI).Sekadar catatan,biaya operasi moneter dalam ATBI hingga akhir tahun ini mencapai Rp22 triliun.

“Minimal dengan redenominasi ini bisa menghemat Rp15 triliun. Itu hitungan BI.Tapi, biar pasar tidak panik,SBY harus mengomunikasikannya. Bahkan juga mencegah jadi proyek anggota DPR,” tegasnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah membantah rumor bahwa kebijakan redenominasi merupakan isu pengalihan OJK yang akhir tahun ini harus dituntaskan.

“Tidak ada itu. Lagipula apa yang mau dialihkan dari isu OJK ini,”jawab dia. (didik purwanto)

sumber: Seputar Indonesia, Senin (16/8/2010).

Utang Swasta Meningkat 92,4%

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah utang luar negeri swasta hingga semester I/2010 mencapai USD15,7 miliar atau naik 92,4% dibandingkan periode yang sama 2009 sebesar USD8,25 miliar. Peningkatan tersebut dinilai mencerminkan kegiatan sektor riil yang semakin membaik.

”Prospek perekonomian Indonesia yang positif juga turut mempengaruhi kepercayaan asing untuk berinvestasi di dalam negeri,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu (11/8/2010).

Peningkatan pinjaman tersebut terutama akibat kontraksi selama semester I/2009 yang disebabkan krisis perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage). Adapun perolehan komitmen baru pada 2010 melebihi periode yang sama 2008 sebesar USD14,8 miliar, ketika krisis subprime mortgage belum berdampak signifikan.

Difi menjelaskan, sektor ekonomi yang memiliki prospek cukup baik antara lain sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor listrik,gas,dan air bersih.Hal ini terlihat dari akumulasi perolehan komitmen baru selama semester I/2010 untuk kedua sektor tersebut yang meningkat masing-masing 404,6% dan 121,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2009.

”Peningkatan antara lain disebabkan oleh kenaikan permintaan batu bara terutama dari China dan India, serta pembangunan beberapa proyek pembangkit listrik. Indikasi meningkatnya aktivitas sektor swasta juga tercermin dari komitmen baru yang mayoritas digunakan untuk modal kerja,” ujar Difi.

Selama semester I/2010,mayoritas komitmen utang luar negeri baru sebesar 64,6% diperoleh dari kreditor lainnya. Sedangkan sisanya berasal dari perusahaan induk dan afiliasi sebesar 35,4%.

”Hal ini mencerminkan minat investor kepada sektor swasta Indonesia semakin membaik meskipun tidak memiliki hubungan kepemilikan,” kata Difi.

Mayoritas komitmen baru selama semester I/2010 tersebut diterima dalam bentuk instrumen pembiayaan perdagangan (trade financing), yakni sebesar 44,6% yang meningkat 65,2% dibandingkan akumulasi periode yang sama tahun 2009. Peningkatan komitmen baru trade financing sejalan dengan meningkatnya aktivitas impor nonmigas selama periode tersebut yang tercatat sebesar 41,9%.

Menurut ekonom Aviliani, kenaikan pinjaman swasta luar negeri tersebut merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan karena banyak dana menganggur (idle) di luar negeri.

”Sementara kalau bermain di pasar modal kondisinya sedang hancur,”paparnya.

Pinjaman sektor swasta dari luar negeri tersebut merupakan dana murah yang biasanya akan digunakan oleh pihak swasta dalam modal kerja.Sebenarnya,kata dia, pihak swasta pun bisa mengambil dari dana perbankan di dalam negeri. Namun, karena kondisi bunga perbankan di dalam negeri tidak kompetitif,maka pihak swasta cenderung mengambil dana murah dari luar negeri.

Kendati demikian, pinjaman luar negeri tersebut harus diimbangi dengan sisi keluarannya (output). Dengan maraknya dana asing yang masuk tersebut otomatis akan menyebabkan kondisi rupiah akan selalu menguat.

”Risiko kenaikan mata uang rupiah inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah sekaligus BI. Jangan sampai kondisinya seperti 1998,”ungkapnya.

Bagaimanapun juga, kata Aviliani, rupiah yang terlalu menguat juga akan tidak baik bagi eksportir. Begitu juga dengan kondisi makronya. Di sisi lain, utang pemerintah yang mengecil ternyata justru tidak diimbangi dengan utang swasta yang cenderung membesar.

”Jika tidak diimbangi dan dipikirkan oleh pemerintah, rupiah bisa jatuh dan daya beli akan anjlok,”bebernya.

Boros Terbitkan SBN

Di sisi lain, pemerintah dinilai terlalu boros dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) karena tidak sebanding dengan realisasi penggunaannya dalam APBN. ”Kebijakan front loading management dalam pengelolaan utang Indonesia merupakan salah satu penyebab dari meningkatnya dengan pesat utang Indonesia yang berasal dari surat berharga negara,” kata anggota Komisi XI DPR Arif Budimata. Arif menyebutkan, utang dalam bentuk SBN meningkat menjadi USD116,37 miliar dari total utang Indonesia hingga Juli 2010 yang mencapai angka USD181,59 miliar atau setara dengan Rp1.625 triliun.

Utang dalam bentuk SBN meningkat, jika dibandingkan 2009 yang hanya mencapai USD104,2 miliar. Dengan kondisi tersebut, Arif merekomendasikan agar kebijakan front loading management perlu diperbaiki. ”Pengalaman dua tahun terakhir, yaitu 2008 dan 2009, kebijakan hiperaktif dalam menerbitkan SBN berakibat terjadinya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang cukup besar di APBN tahun anggaran tersebut,” katanya.

Bank Syariah Tumbuh Lambat

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia dinilai masih tetap lambat kendati memiliki potensi besar mengingat tingkat populasi muslimnya terbesar di dunia.

“Praktik syariah di Indonesia masih lambat dibandingkan dengan negara berpenduduk muslim lainnya. Padahal Indonesia merupa kan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar,”ujar anggota DPR dari Fraksi PKS Sahibul Imam saat acara "Arah Kebijakan Bank Syariah ke Depan" di Balai Kartini Jakarta, Kamis (5/8/2010).

Dalam tiga tahun terakhir,kata dia,bank umum syariah di Indonesia baru berkembang dari tiga menjadi 10 bank. Hingga akhir tahun nanti diperkirakan hanya ada satu lagi bank umum syariah yang akan memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia.

Kendati tidak berkembang pesat, pencapaian yang sudah ada patut diapresiasi. Dia mengatakan, perkembangan bank umum syariah yang lambat juga karena belum ada payung hukum yang tepat yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis bank syariah.

Untuk menjembatani hal tersebut, kalangan legislatif akan berupaya mencari solusi agar bisnis bank syariah di Indonesia bisa tumbuh relatif lebih cepat. Sementara itu, imbuh dia, perbankan syariah diharapkan pula dapat menjelaskan secara objektif produk-produknya kepada nasabah sehingga dapat dimengerti kelebihannya bila dibandingkan bank-bank konvensional.Bank syariah juga diharapkan mampu menunjukkan manfaat yang bisa diperoleh nasabah.

“Jika bankir syariah hanya dapat menjelaskan, tapi tanpa manfaat, calon nasabah pun akan menolak dan masih akan bergantung ke bank konvensional,”tuturnya.


Kabiro Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Tirta Segara mengakui bahwa pertumbuhan bisnis bank syariah masih lambat.

Hal itu karena bisnis bank syariah di Indonesia baru mulai sekitar 1992,Bank Muamalat Indonesia berdiri.“Padahal di luar negeri bisnis bank syariah sudah dimulai sejak era 1960-an,” katanya. Hal itu juga bisa dilihat dari pangsa pasar (market share) bank syariah di Indonesia.Per Juni lalu aset bank syariah mencapai 2,88%, naik tipis dari kuartal I/2010 sebesar 2,78%.Kendati demikian, BI optimistis bisa mengejar pangsa pasar sebesar 3% hingga akhir tahun dan sebesar 5% hingga akhir 2013.

“Pangsa pasar 3% sampai akhir tahun mungkin. Begitu juga dengan 5% di akhir 2013.Tapi, kita akan tetap berupaya agar bankir tetap menjalankan bisnisnya secara hati-hati dan mencegah moral hazard yang mungkin terjadi,” ungkapnya.

Guna mendukung perkembangan bank syariah,salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan BI dalam waktu dekat adalah aturan tentang delivery channel.

Bank syariah yang memiliki induk bank konvensional bisa menjual produk syariahnya di bank konvensionalnya tersebut.Misalnya produk syariah Bank Syariah Mandiri bisa dijual ke Bank Mandiri sehingga dengan aturan tersebut, penyebaran produk syariah akan merata. (didik purwanto)

Berhasil di Turki, Gagal di Zimbabwe

REDENOMINASI di luar negeri pernah dilakukan di beberapa negara. Di Turki misalnya, negara itu menerapkan redenominasi efektif mulai 1 Januari 2005 silam.



Saat itu Turki mengurangi jumlah 0 pada mata uangnya sebanyak enam digit. Mata uang Turki yang semula lira lalu diubah menjadi “new Turkish lira”. Di Turki redenominasi berhasil meredam inflasi.Sebelum kebijakan ini dijalankan,inflasi mencapai 12%. Saat proses redenominasi inflasi turun menjadi 8% dan setelahnya turun lagi menjadi tinggal 4%. Untuk mengubah denominasi nilai pecahan mata uang lira lama, Pemerintah Turki membutuhkan waktu 10 tahun sejak 1 Januari 2005.

Demi mempermudah sosialisasi kepada masyarakat, otoritas moneter Turki memberlakukan penggunaan denominasi nilai uang secara ganda (double display) selama enam bulan pada uang yang berlaku di negara itu. Langkah redenominasi uang teranyar dilakukan Zimbabwe pada 2008 lalu. Pemerintah Zimbabwe menghilangkan 10 angka nol pada nilai mata uang yang berlaku. Sebagai contoh, 10 miliar dolar Zimbabwe nilainya dipangkas jadi hanya 1 dolar Zimbabwe.

Hal itu dilakukan untuk mengatasi perekonomian Zimbabwe yang terpuruk karena inflasi yang sangat tinggi yakni 2,2 juta%. “Dolar Zimbabwe akan diredenominasi dengan menghilangkan 10 nol dalam tiap nominal uang. Uang 10 miliar dolar Zimbabwe akan menjadi 1 dolar dan berlaku Agustus 2008,” ujar Gubernur Bank Sentra Zimbabwe Gideon Gono seperti dikutip CNN kala itu.

Gono menambahkan, banyaknya nominal angka yang tertera pada mata uang menyulitkan sistem yang bekerja secara otomatis seperti komputer maupun mesin hitung elektronik lainnya. Akibatnya, mesin tidak berfungsi maksimal saat ada transaksi dalam jumlah miliaran atau triliunan. Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 2006, Zimbabwe juga mengurangi tiga angka nol pada nilai mata uang dolar Zimbabwe. Hal ini dilakukan agar penduduk tidak kerepotan membawa tumpukan uang untuk berbelanja.

Namun, gara-gara perubahan itu harga-harga barang di Zimbabwe pada kurun waktu tersebut naik drastis. Adapun Rusia melakukan redenominasi pada 1 Januari 1998. Saat itu Pemerintah Rusia menurunkan nilai Rubel sebesar 1.000. Tujuan redenominasi ini untuk menyederhanakan aktivitas ekonomi karena tidak memengaruhi suplai uang atau tabungan masyarakat. Pemerintah Rusia melaksanakan redenominasi selama enam tahun satu bulan.

Rinciannya, tahap pertama adalah 13 bulan masa sosialisasi dengan mengeluarkan mata uang dengan dua nominal, yang baru dan lama. Berikutnya, penggunaan mata uang lama dan baru secara bersamaan selama satu tahun penuh serta periode peralihan dari mata uang lama ke yang baru selama empat tahun. Kebijakan redenominasi Rusia ini ternyata memicu inflasi. Sebelum redenominasi inflasi tercatat 14,6% per tahun.

Sementara, saat proses redenominasi inflasi naik menjadi 27,6% per tahun dan satu tahun pascaredenominasi melonjak menjadi 85,7%. Di Ukraina, kebijakan redenominasi merupakan satu bagian dari reformasi keuangan. Kebijakan baru ini dilaksanakan pada Agustus 1996. Pemerintah Ukraina mengganti mata uang karbonavets bernilai 100.000 dengan mata uang hryvnia bernilai 1.Pada tahap awal, kedua mata uang digunakan dalam 15 hari, 2–16 September 1996.

15 hari berikutnya, rakyat Ukraina harus menukar karbonavets dengan hryvnia. Uniknya, kebijakan redenominasi Ukraina ini berhasil meredam inflasi yang sebelumnya sangat tinggi. Sebelum redenominasi, inflasi tercatat 376,7%. Pada proses redenominasi inflasi turun menjadi 80% dan pascakebijakan itu turun lagi menjadi 15,9%.Ekonomi Ukraina berhasil distabilisasi dengan kebijakan ini. (CNN/yanto kusdiantono/ ahmad senoadi)

Redenominasi Rupiah Picu Kontroversi

Wacana Bank Indonesia (BI) menyederhanakan pecahan mata uang (redenominasi) rupiah memicu kontroversi.Sebagian kalangan merespons positif redenominasi rupiah,sebagian lainnya menentang rencana itu.



Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara berpendapat redenominasi rupiah tidak perlu dilakukan lantaran tidak bermanfaat bagi fundamental perekonomian Indonesia.BI sebaiknya fokus pada langkah-langkah nyata memperbaiki perekonomian nasional.

"BI lebih baik fokus menurunkan inflasi daripada merencanakan redenominasi," ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

BI menilai sudah saatnya melakukan redenominasi rupiah demi menghindari kerugian di masa depan akibat nilai transaksi yang semakin besar, melampaui sistem penghitungan. Bank sentral beralasan, uang pecahan terbesar Indonesia, Rp100.000, merupakan yang terbesar kedua di dunia, setelah Vietnam dengan pecahan terbesar 500.000 dong.

Bila memperhitungkan Zimbabwe, yang pernah mencetak pecahan 100 miliar dolar, pecahan Rp100.000 menempati urutan ketiga terbesar.Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Semisal terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka Rp1.000 menjadi Rp1. Nantinya pecahan mata Rp1 yang baru setara dengan denominasi Rp1.000 yang lama.

Sebagai contoh,bila harga premium dengan pecahan lama dibeli seharga Rp4.500 per liter, dengan pecahan baru cukup dibeli dengan uang Rp4,5.BI mengklaim redenominasiakanmendorongefisiensidalam pencatatan pembukuan maupun dalam transaksi sehari-hari.

Ekonom Tony Prasetiantono menganggap ide redenominasi sebenarnya hal bagus. Tapi syarat untuk mencapai hal itu sangat berat, akhirnya dia pesimistis jalan redenominasi bisa mulus. Selain faktor kepercayaan masyarakat yang naik turun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap redenominasi juga belum memadai.

"Kalau masalah istilah saja sudah ribet, bagaimana menyosialisasi kannya," kata Tony.

Pengamat pasar uang, Farial Anwar,mengatakan redenominasi rupiah merupakan sesuatu yang positif karena pecahan rupiah saat ini sudah sangat besar jika dibandingkan mata uang lain.

"Pecahan yang besar menyulitkan karena jika kita hitung dengan kalkulator saja sudah tidak cukup," katanya.

Pemberlakuan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang. Perlu ada periode peralihan yang panjang.“Apalagi tidak semua masyarakat paham," tuturnya.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta masyarakat tenang dalam menyikapi prokontra wacana redenominasi rupiah. Dia menegaskan bahwa redenominasi rupiah masih berupa studi yang dilakukan oleh BI.Pemerintah pun belum berencana melakukan kebijakan itu.

"Studi ini belum final, masih berlanjut. Selesainya berapa lama, kita belum tahu. Saat ini saya kira yang paling penting bagi kita adalah menjaga ketenangan, kestabilan dari situasi ekonomi kita," ujar Boediono.(Koran SI/didik purwanto)

BI Jangan Ceroboh Soal Redenominasi

Wacana Bank Indonesia (BI) menyederhanakan pecahan mata uang (redenominasi) rupiah harus disertai sosialisasi masif kepada seluruh lapisan masyarakat.



BI dan pemerintah diminta tidak ceroboh mengabaikan dampak sosial dan psikologis apabila kebijakan itu diberlakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, mengingatkan pemerintah dan BI bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap masalah-masalah perekonomian maupun keuangan sangat beragam.

Artinya, kebijakan perekonomian yang berdampak luas kepada masyarakat sebaiknya dipersiapkan dan disosialisasikan secara baik. “Harus ada koordinasi antara pemerintah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan ini. Hal yang paling penting sosialisasi harus meluas dan mendalam,” ujarnya, di Jakarta kemarin.

Seperti diberitakan, BI menggulirkan wacana untuk melakukan penyederhanaan pecahan mata uang rupiah. Bank sentral beralasan, uang pecahan terbesar Indonesia, Rp100.000, merupakan yang terbesar kedua di dunia, setelah Vietnam dengan pecahan terbesar 500 ribu dong. Bila memperhitungkan Zimbabwe, yang pernah mencetak pecahan 100 miliar dolar, pecahan Rp100.000 menempati urutan ketiga terbesar.

Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa memangkas nilai mata uang tersebut. Semisal terjadi redenominasi tiga digit (3 angka 0), maka Rp1.000 menjadi Rp1. Nantinya pecahan mata Rp1 baru setara dengan denominasi Rp1.000 yang lama. Sigit Pramono menuturkan, Perbanas pada prinsipnya mendukung redenominasi lantaran akan meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan.

Syaratnya, pemerintah dan BI berhati-hati sebelum memberlakukan kebijakan tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sandiaga Uno berharap masyarakat tidak menyikapi wacana redenominasi dengan berlebihan. Redenominasi merupakan ide bagus yang akan mempermudah transaksi. “Yang penting sekarang sosialisasi harus dilakukan dengan matang, baik tentang arti maupun tujuan redenominasi,” paparnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan bahwa wacana redenominasi rupiah masih merupakan kajian BI, belum merupakan keputusan resmi. Pemerintah belum membahas secara khusus kajian BI tersebut.

”Ada satu studi yang dilakukan BI, itu belum final,kami di pemerintah belum dikonsultasikan (oleh BI mengenai) hal itu. Jadi kami belum bisa bilang apa-apa. Itu masih lama dan masih studi,” ujarnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan BI, redenominasi tidak akan berdampak buruk bagi perekonomian. Walau begitu pemerintah belum bisa menanggapi implementasi wacana itu. Lantaran sifatnya kajian, belum tentu redenominasi akan dilaksanakan menjadi sebuah kebijakan.

Butuh Biaya Besar

Kalangan bankir berpendapat implementasi redenominasi butuh biaya besar. Perbankan perlu menyesuaikan sistem teknologi informasi apabila redenominasi benar-benar diimplementasikan. “Kebijakan itu justru hanya akan meningkatkan biaya operasional, terutama masalah teknologi informasi. Belum lagi masalah yang timbul akibat kesalahan manusia,” ujar Direktur Utama Bank Agro Kemas M Arief.

Selain itu, yang tidak bisa diduga adalah kemungkinan reaksi masyarakat yang berlebihan. “Apalagi urgensi melakukan redenominasi ini juga belum jelas,” ungkap Kemas. Direktur Konsumer BII Stephen Liestyo mengatakan, sistem komputerisasi perbankan harus diubah apabila redenominasi dijalankan. Alasannya, dalam masa transisi ada dua mata uang yang berlaku, yakni rupiah lama dan rupiah baru.

“Sehingga perbankan harus mengubah komputerisasi untuk mengakomodasi hal tersebut,” kata Stephen. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menilai redenominasi akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, redenominasi akan menjadikan pecahan mata uang lebih sederhana. Negatifnya, kebijakan itu butuh biaya, terutama untuk pengaturan sistem dan penyesuaian materi cetak.

”Kalau diyakini positifnya akan baik untuk negara kita dalam jangka panjang, kita akan konsekuen menjalankannya,” kata Parwati. Country Business Manager Citi Indonesia Tigoor M Siahaan menjelaskan, redenominasi akan menghabiskan biaya besar, baik dari BI sendiri maupun dari kalangan perbankan. Karena itu, dia berharap BI segera membuat program sosialisasi wacana itu secepatnya agar tidak menimbulkan kepanikan.

“Kebijakan itu tentu akan memakan biaya besar, terutama BI yang harus melakukan pencetakan uang kembali. Tapi bagi kami juga besar karena harus menyiapkan segala infrastrukturnya,” tambah Tigoor. Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi berharap BI mewaspadai dampak sosial yang akan terjadi setelah kebijakan itu diterapkan. Dia mengkhawatirkan trauma masyarakat pada kebijakan sanering pada 1966.

”Saya khawatir persepsi masyarakat seperti pada saat Orde Lama,sehingga mereka tidak percaya pada rupiah,”kata Glen.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan, wacana redenominasi tidak akan berdampak besar bagi pasar modal. Wacana itu bukan isu penting yang memicu kekhawatiran pelaku pasar. “Kepanikan itu hanya investor individu,” ujar Ito. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan menyambut positif wacana redenominasi.

“Tidak masalah, justru (uang) akan lebih mudah dibawanya,” kata dia. Adapun dari sisi investasi, redenominasi tidak akan memberi imbas negatif terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia. Sebab, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang dalam negeri. Menurut dia, hal yang perlu mendapat perhatian, yakni saat praktiknya kelak. Dia berharap, jika redenominasi diterapkan, bisa berjalan dalam batas wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Perindustrian MS Hidayat beranggapan, penerapan redenominasi justru perlu dilakukan lantaran nominal mata uang Indonesia terbilang besar. “Di dunia, hanya kita (Indonesia) dan Vietnam yang nominasi mata uangnya besar,” ujarnya.

Hidayat berpandangan, redenominasi tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadap sektor industri. Pelaku industri akan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Namun dia meminta sosialisasi redenominasi dilakukan dengan benar agar tidak mengagetkan kalangan industri ketika kebijakan tersebut direalisasikan.

Fokus Inflasi

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid berharap Gubernur BI tidak lagi menggulirkan wacana kontraproduktif seperti redenominasi. Seharusnya BI lebih fokus mengurusi tugas pokoknya, yaitu mengendalikan stabilitas moneter (inflasi) dan nilai tukar serta mendorong intermediasi perbankan. “Kalau redenominasi ini sebaiknya didiskusikan di internal dulu. Jika situasinya sudah tepat, baru dikeluarkan,” katanya.

Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait, redenominasi seharusnya bukan menjadi prioritas BI saat ini. Dia meminta Gubernur BI terpilih Darmin Nasution fokus terhadap sembilan catatan yang telah direkomendasikan DPR sebelumnya. “Itu (redenominasi) bukan jadi prioritas Darmin kali ini. Sebaiknya Darmin fokus pada sembilan catatan yang telah kami berikan sebelumnya, saat pemilihan (gubernur BI),” ungkap Maruarar.

Sembilan catatan itu antara lain menurunkan suku bunga pinjaman, mengatasi dominasi perbankan asing, pengaturan hot money, asas resiprokal, mengendalikan moneter dan meningkatkan intermediasi perbankan. Sembilan catatan itu sudah menjadi komitmen bersama antara DPR dan Gubernur BI terpilih dan harus diwujudkan dalam bentuk peta kebijakan (roadmap) yang pro pada sektor riil. “Seharusnya Darmin fokus terhadap sembilan catatan yang kami minta, bukan membuat kebijakan lain,” tegasnya. (Bernadette Lilia Nova/Didik Purwanto/Juni Triyanto/J Erna)(//css)

80 Juta Orang Tak Punya Tabungan

Potensi pendanaan bagi pembangunan dari tabungan masyarakat masih sangat besar. Sebanyak 80 juta dari sekitar 138 juta penduduk Indonesia pada usia produktif belum memiliki tabungan.



Untuk menjaring potensi ini,kemarin pemerintah mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh rakyat Indonesia menabung demi meningkatkan perekonomian di dalam negeri. “Saya ajak saudara-saudara semua untuk benar-benar memperkuat daya menabung. Untuk bangsa, kalau kita menabungnya semakin kuat, ekonomi kita bisa meningkat.

Ini penting untuk pembangunan,” ujar Presiden SBY di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Gerakan Indonesia Menabung adalah kelanjutan dari program Ayo ke Bank pada 27 Januari 2008 yang dimaksudkan untuk mendorong budaya menabung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Andaikata dengan Gerakan Indonesia Menabung 40 juta orang menabung dengan rata-rata Rp100.000, maka ada tambahan tabungan dalam negeri Rp4 triliun rupiah.Itu tentu bermanfaat untuk kredit usaha kecil,”ujar Presiden. Selain mencanangkan gerakan menabung,Presiden sekaligus meluncurkan Tabunganku, produk milik bersama perbankan nasional. Ini merupakan produk tabungan untuk perseorangan dengan persyaratan menabung cukup mudah,dengan setoran awal sebesar Rp10.000.

Program menabung ini diterbitkan secara bersama oleh 70 bank umum dan 910 bank perkreditan rakyat (BPR). Tabunganku diharapkan menjaring sekitar 48 juta penabung tambahan dari kelompok masyarakat antara lain pelajar,mahasiswa, nelayan,petani, buruh,tukang parkir, dan pedagang asongan.

Di masa mendatang produk tersebut akan dikaitkan dengan persyaratan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pemerintah lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah bawah. Presiden menjelaskan,kenaikan tabungan domestik bisa menguntungkan negara.

Dalam teori makro, dengan meningkatnya tabungan domestik, sama artinya dengan meningkatkan investasi. Peningkatan sumber keuangan dari dalam negeri,menurutnya, juga sangat efektif untuk menghindari guncangan krisis perekonomian global.“Kalau ekonomi kita kuat, manakala ada gejolak ekonomi global,dampaknya tidak akan terlalu besar bagi kita,”ujarnya. Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengakui animo masyarakat untuk menabung masih rendah.

Hal itu disebabkan beberapa kendala, di antaranya perbankan akan menerapkan biaya administrasi jika dana di tabungan kurang dari Rp2 juta. Masyarakat juga belum menjadikan menabung sebagai gaya hidup.“ Kesadaran menabung masyarakat Indonesia sangat rendah,jauh dibandingkan negara Asia lainnya. Menabung bukan sebagai gaya hidup masyarakat,mereka justru senang mengonsumsinya melalui kartu kredit,”tambah Darmin.

Namun, Indonesia diuntungkan oleh masih banyaknya penduduk pada usia produktif, yaitu 15–45 tahun. Penduduk pada usia ini punya potensi besar untuk dijaring sebagai penabung. Untuk menggiatkan budaya menabung, BI akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk merumuskan rancangan program ini ke depan.“Pokja tersebut bertugas untuk mencanangkan hari menabung setiap pekan.

Nantinya ada mobil khusus yang disediakan oleh tiap bank untuk menjemput dana masyarakat, baik di sekolah maupun tempat umum,”katanya. Ketua Himpunan Bank Umum Milik Negara (Himbara) Agus Martowardojo optimistis program Tabunganku akan membuat dana pihak ketiga perbankan membesar. Selain itu,program ini bisa menyebabkan penurunan suku bunga kredit perbankan.

Makin banyaknya nasabah dan permintaan otomatis akan mendesak perbankan dalam menurunkan bunga kreditnya. “Memang penurunannya tidak akan drastis, tapi dengan adanya persaingan di tingkat perbankan, otomatis permintaan itu mendesak perbankan menurunkan bunga kreditnya,”tambah Agus.

Wakil Direktur Utama Bank Permata Herwidayatmo mengatakan program ini harus didukung seluruh stakeholder perbankan nasional. Sementara Direktur Utama Bank BRI Sofyan Bashir menjelaskan pihaknya menargetkan 2 juta nasabah dari program itu pada tahun pertama.

Untuk mengejar target tersebut, pihaknya akan membuka 700 teras BRI yang akan dibangun di tingkat perdesaan.Kantor kecil tersebut di bawah unit BRI yang telah berjumlah 4.700 di seluruh Indonesia.”Kami optimistis tercapai karena potensi kami sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” tegasnya. (rarasati syarief/ didik purwanto)


Sunday,21 February 2010
TKP:http://thikuslalu11.blogspot.com/2010/02/80-juta-orang-tak-punya-tabungan.html