Wacana penyederhanaan nominal (redenominasi) rupiah dinilai sebagai upaya Bank Indonesia (BI) mengalihkan isu pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, BI mesti memaparkan hasil penelitian tentang redenominasi tersebut kepada DPR.
“BI jangan seperti partai politik atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melempar wacana tanpa memberi tahu pemerintah dan DPR terlebih dulu. Itu terlalu berbahaya,” kata dia kepada harian Seputar Indonesia di Jakarta, Senin (16/8/2010).
Dia menilai langkah BI tersebut sebagai upaya mengalihkan isu pembentukan OJK yang tengah digodok DPR.Dia menyarankan,BI menyerahkan hasil penelitiannya tersebut kepada lembaga riset eksternal atau perguruan tinggi, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah.“ Bukan seperti sekarang.BI melempar wacana, tapi DPR sama sekali belum mengetahui bentuknya seperti apa,”ungkapnya.
Ekonom Yanuar Rizky berpendapat, wacana BI tersebut bermuatan politis jika tidak segera menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan selama lima tahun tersebut. “Itu bisa saja, bahkan bisa mengalihkan kasus Bakrie dan kasus yang selama ini ditinggalkan pemerintah,”kata dia.
Dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil alih permasalahan ini dan menjelaskannya kepada masyarakat. Untuk menghindari kepanikan, Presiden harus mengambil positioning dan harus menjelaskan masalah dan manfaatnya seperti apa.
"Jangan dibiarkan BI berjuang sendiri,”kata Yanuar.
Menurut Yanuar, kebijakan redenominasi ini penting dilakukan karena kondisi mata uang rupiah sudah menguat tertinggi selama setahun terakhir.Dampaknya, penguatan tertinggi tersebut juga menyebabkan fluktuasi tinggi, sekaligus menjadi bahan spekulasi investor.
Jika sudah menjadi bahan spekulasi, lanjut Yanuar,biaya operasi moneter yang akan dikeluarkan BI relatif lebih besar. Bagaimanapun biaya ongkos cetak uang ini masuk ke Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI).Sekadar catatan,biaya operasi moneter dalam ATBI hingga akhir tahun ini mencapai Rp22 triliun.
“Minimal dengan redenominasi ini bisa menghemat Rp15 triliun. Itu hitungan BI.Tapi, biar pasar tidak panik,SBY harus mengomunikasikannya. Bahkan juga mencegah jadi proyek anggota DPR,” tegasnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah membantah rumor bahwa kebijakan redenominasi merupakan isu pengalihan OJK yang akhir tahun ini harus dituntaskan.
“Tidak ada itu. Lagipula apa yang mau dialihkan dari isu OJK ini,”jawab dia. (didik purwanto)
sumber: Seputar Indonesia, Senin (16/8/2010).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar