BI Dukung Virtual Holding Bank BUMN

Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal akan menyetujui rencana Kementerian BUMN untuk membentuk virtual holding bank BUMN dalam rangka memenuhi aturan (single presence policy/SPP).

Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Dyah NK Makhijani menegaskan, bank sentral akan mendukung apa yang diinginkan pemerintah (Kementerian BUMN) demi untuk kemajuan bank-bank BUMN.“Kalau kita baca dari koran rasanya inline dengan pemikiran BI. Mungkin tinggal diskusi saja antara BUMN dan BI,” kata Dyah di Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah menyatakan, bank sentral masih mempelajari konsep yang ditawarkan Kementerian BUMN. Selain itu, bank sentral juga siap diajak berdiskusi antara masing-masing bank BUMN maupun dari Kementerian BUMN. “Virtual holding itu solusi BUMN. Kita juga belum tahu teknisnya seperti apa dan kita siap diajak diskusi bersama,”kata Difi.

Bank sentral,kata dia,menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas bank plat merah tersebut.Namun,selama kebijakan tersebut tidak melenceng dari garis kebijakan BI (masih inline), hal tersebut tidak menjadi masalah antara keduanya.“Sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi antara BI dan BUMN tentang virtual holding,”ujarnya.

Direktur Utama PTBank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iqbal Latanro optimistis wacana virtual holding akan mendapatkan persetujuan dari BI.Usulan tersebut yang paling realistis untuk memenuhi ketentuan BI soal SPP.“Kalau lihat sinyalnya sih, saya kira BI akan setuju.Tetapi, ini kan masih wacana yang masih perlu didiskusikan,”katanya.

Menurut Iqbal, kepemilikan pemerintah di bank BUMN sebaiknya tetap seperti saat ini dan diperkuat dengan komite dari wakil bank-bank BUMN sehingga menjadi semacam virtual holding. Jika dilakukan merger, salah satu dampak yang muncul adalah pemutusan tenaga kerja.“Maka dengan komite itu tidak akan ada persaingan yang tidak sehat antara bank BUMN. Tetapi persaingan dalam bisnis tetap diperlukan,”katanya.

Iqbal mengatakan, virtual holding diharapkan dapat menciptakan efisiensi antarbank BUMN seperti dalam pengelolaan teknologi bersama, pemasaran yang saling menunjang, dan peningkatan pelatihan sumber daya manusia. “Virtual holding bisa meningkatkan efisiensi dengan memperkuat kelembagaan dengan aksi-aksi korporasi yang lebih jelas. Ini masih diskusi kita cari bentuk yang paling cocok,”ungkap dia.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Zulkifli Zaini menyambut baik kebijakan virtual holding. Opsi yang dikeluarkan sebelumnya baik merger ataupun pembentukan holding akan memerlukan waktu yang lama dan banyak efek negatifnya.“Virtual holding itu tidak menggabung bank, tapi hanya dikoordinir oleh Menteri BUMN dalam sebuah komite yang diisi oleh masing-masing komisaris bank.Itu sebetulnya yang mungkin agak dekat,”kata Zulkifli.

Dari pengalaman bank sentral India, kata Zulkifli, perbankan pemerintah tidak dimerger.Masalahnya, merger ini akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai stabilisasi.

Sebelumnya Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Perbankan Parikesit Suprapto mengatakan, virtual holdingyang dibentuk nanti bakal memiliki fungsi sebagai perusahaan induk. Akan tetapi,virtual holding yang dimaksud tidak akan memegang saham empat bank BUMN yang dibawahinya. “Kami telah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pembentukan virtual holding sangat dimungkinkan. Pada dasarnya,pembentukan holding adalah untuk mempermudah koordinasi di antara bank-bank BUMN,”ujar Parikesit.

http://economy.okezone.com/read/2010/11/03/320/389202/bi-dukung-virtual-holding-bank-bumn